Kaur TU MTsN 1 Kota Bentuk Tim Internal Perihal Verifikasi TPG dan Tukin Guru

Guna menindaklanjuti surat edaran Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islam perihal Permohonan Usulan Data Verifikasi dan Validasi lanjutan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Kinerja Guru (Tukin) Madrasah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) Madrasahn Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Gorontalo langsung bergerak cepat dengan mengadakan rapat untuk membentuk tim internal yang terdiri dari pegawai tata usaha dan guru, Senin (23/08/2021) bertempat di ruang kerjanya.

Kaur TU MTsN 1 Kota Bentuk Tim Internal Perihal Verifikasi TPG dan Tukin Guru

Usai melakukan rapat Kaur TU Abdul Hakim Daud menyampaikan sehubungan dengan program peningkatan kualitas, kualifikaai dan kesejahteraan guru madrasah, maka seluruh Satuan Kerja (Satker) melakukan validasi tentang pendataan usulan tunggakan angaran TPG baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS dari 2015 sampai pada tahun 2018 khususnya bagi guru PNS Madrasah yang belum  dilakukan verifikasi dan Validasi tahun 2019 dan tahun 2019 -2020 untuk di verifikasi dan validasi lanjutan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPP).

"Sesuai isi surat edaran diinstruksikan kepada seluruh Satker untuk mengusulkan, menyiapkan, merapikan dan menyimpan data dukung usulan tunggakan anggaran TPG dan Tukin yang kemudian data dukung tersebut akan dijadikan bykti fisik untuk di verifikasi dan validasi oleh BPKP nanti," ujarnya.

Lanjut Hakim mengatakan sesuai dengan Juknis yang ada, dokumen data dukung yang  akan di verifikasi diantaranya, absesnsi rekam elektronik bulanan, Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), Foto Copy SK Terakhir, SK Kenaikan Pangkat atau golongan Tahun 2015 s/d 2018, dan 2019 ,Foto Copy Kenaikan Gaji berkala Tahun 2015 s/d 2018 dan 2019, Foto Copy sertivikasi pendidik, SK mengajar dan Jadwak mengajar mulai semester ganjil TP 2015 s/d 2018 dan 2019, FC SKP 2015 s/d 2018 dan 2019  serta persayaratan lainnya.

"Saya berharap proses verval dapat selesai secepatnya sehingga bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Proses selanjutnya akan dilakukan proses konsinyering data hasil verval dengan BPKP. Kemudian data akhirnya akan disampaikan ke Dirjen Anggaran sebagai lampiran pengajuan anggaran," tukasnya